JAKARTA – METRO MEDIA
Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu daerah prioritas yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Transmigrasi, Dr. M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, saat menerima audiensi Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si, di Ruang Kerja Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (12/05/2026).
Pertemuan strategis tersebut difokuskan pada pembahasan percepatan pembangunan kawasan transmigrasi serta upaya pemulihan infrastruktur pasca bencana hidrometrologi yang sempat melanda wilayah Aceh Tengah beberapa bulan silam.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Haili Yoga menyampaikan sejumlah usulan prioritas yang sangat dibutuhkan masyarakat. Salah satu poin utama yang disorot adalah masalah kepemilikan tanah di kawasan transmigrasi Kecamatan Atu Lintang dan Jagong Jeget yang sudah dibangun sejak tahun 1980-an, namun hingga saat ini masih banyak warga yang belum memegang sertifikat tanah.
“Kalau diurus satu per satu, biaya sertifikat mencapai Rp 6,5 juta per bidang,” ungkap Haili Yoga menggambarkan besarnya kendala yang dihadapi warga jika harus diselesaikan secara mandiri.
Selain persoalan sertifikat, Pemerintah Aceh Tengah juga mengusulkan pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) untuk sembilan desa yang masih dalam tahap pemulihan pascabencana. Untuk proyek ini, sumber air berada pada jarak sekitar 13 hingga 15 kilometer dari pemukiman dan dokumen perencanaan teknis atau DED sudah lengkap disiapkan.
Tak hanya itu, Bupati juga memaparkan rencana besar program Transmigrasi Lokal dengan menyiapkan kawasan seluas sekitar 9.000 hektare. Di sektor ekonomi, Aceh Tengah mengajukan program Rumah Kopi, agar daerah ini dapat ditetapkan sebagai proyek percontohan (pilot project) pengembangan kopi berorientasi ekspor. Usulan pendamping lain meliputi pembangunan jalan penghubung dan gedung sekolah di kawasan transmigrasi yang membutuhkan perhatian serius.
Menanggapi seluruh usulan tersebut, Menteri Iftitah menegaskan posisi strategis Aceh Tengah dalam daftar prioritas kementeriannya.
“Dalam radar saya, Aceh Tengah itu pusat perhatian kami,” tegas Menteri Iftitah.
Meski mengakui adanya keterbatasan anggaran serta dinamika kondisi nasional dan geopolitik yang mempengaruhi, Menteri memastikan pihaknya tetap berkomitmen membantu poin‑poin yang memungkinkan untuk direalisasikan. Khusus untuk urusan Sertifikat Hak Milik (SHM), pembangunan jalan, dan sarana air bersih, Menteri akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyusun skema pembagian penanganan program yang tepat.
“Kami catat ada lima hal, yaitu SHM, translokal, jalan dan sarana air bersih, sekolah, serta rumah kopi. Tidak semuanya mungkin bisa langsung kami penuhi, tetapi insyaallah ada yang bisa kami bantu,” ujarnya.
Beliau kembali menegaskan kelima poin tersebut agar tidak ada yang terlewat dalam penindaklanjutannya.
“Sekali lagi Pak Bupati, dari lima saya catat SHM, Translokal, Jalan dan sarana air bersih, sekolah transmigrasi, program rumah kopi juga insyaallah ada yang kita bisa bantu. Terutama juga saya koordinasikan dengan Kementerian PUPR,” sambungnya menegaskan langkah strategis yang akan diambil.
Turut hadir menyertai rombongan Bupati dalam audiensi tersebut antara lain Ketua TP PKK Aceh Tengah, Risnawati; Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Tengah, Mauiza Uswa; Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tengah, Salman Nuri; Tenaga Ahli Bupati; serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdakab Aceh Tengah, Rahmat Hidayat.( **)
