Palembang –Metromedia.co.id Suasana aula SMA Negeri 8 Palembang pagi itu berbeda. Bukan hanya deretan kursi dan papan tulis yang menjadi saksi aktivitas belajar, tetapi juga harapan, suara, dan mimpi para siswa serta guru yang disampaikan langsung kepada wakil rakyat.
Di sekolah yang berada di seberang ulu Kota Palembang itu, enam anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) I hadir dalam kegiatan Reses Masa Sidang V Tahun Anggaran 2026, Rabu (11/2/2026). Mereka datang bukan sekadar menjalankan agenda politik, melainkan membuka ruang dialog yang jarang terjadi: mendengar langsung suara dunia pendidikan.
Kegiatan reses yang mencakup wilayah Bukit Kecil, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Gandus, Jakabaring, Plaju, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, hingga Kertapati itu dipimpin Koordinator Dapil I, Chairul S. Matdiah, S.H., M.H. Ia hadir bersama Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos., Firmansyah Hakim, S.H., Ir. Romiana Hidayati, Muhammad Toha, S.Ag., dan Abdullah Taufik, S.E., M.M.
*Aspirasi yang Tak Sekadar Angka*
Di hadapan para legislator, aspirasi mengalir dari berbagai sudut. Ada guru yang berbicara tentang keterbatasan fasilitas belajar, ada siswa yang mengeluhkan lambatnya akses internet, dan ada suara yang lebih lirih namun sarat makna: permintaan bantuan alat tulis Braille dari seorang siswa tunanetra.
Chairul menegaskan bahwa reses bukan sekadar formalitas politik, melainkan kewajiban moral wakil rakyat.
“Reses adalah ruang bagi kami untuk mendengar langsung suara masyarakat. Aspirasi guru dan siswa hari ini akan kami bawa ke rapat paripurna DPRD Sumsel,” ujarnya.
*Andrian dan Mesin Braille yang Dinanti*
Di antara ratusan siswa, Andrian Mandala Putra berdiri menyampaikan harapannya. Sebagai siswa tunanetra, ia mengaku mendapat perlakuan yang setara di sekolah. Namun, keterbatasan sarana belajar masih menjadi tantangan.
“Saya berharap ada bantuan untuk membeli brailer dan penambahan fasilitas bagi siswa disabilitas,” ucapnya dengan suara tenang.
Respons para legislator datang cepat. Keenam anggota DPRD Sumsel yang hadir sepakat memberikan bantuan Rp1 juta sebagai langkah awal untuk pembelian alat brailer.
“Anak disabilitas harus mendapat perhatian khusus. Kami akan sampaikan ini kepada Gubernur agar dukungan sarana prasarana bisa ditingkatkan,” kata Chairul.
Langkah kecil itu menjadi simbol bahwa pendidikan inklusif bukan sekadar slogan, melainkan tanggung jawab bersama.
*Selain isu disabilitas, aspirasi lain juga mencuat.*
Kondisi jalan di kawasan Tegal Binangun yang rusak berat menjadi sorotan, begitu pula kebutuhan tambahan komputer dan peningkatan kecepatan internet di sekolah.
Rifki, salah satu siswa, menyampaikan bahwa fasilitas teknologi sangat dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran di era digital.
“Kami butuh komputer dan internet yang lebih cepat agar belajar lebih efektif,” ujarnya.
Anggota DPRD Sumsel Aryuda Perdana Kusuma memastikan seluruh aspirasi tersebut akan dibawa ke rapat paripurna untuk dibahas lebih lanjut.
*Tantangan Anggaran dan Harapan P3K*
Di tengah dialog, isu anggaran juga mengemuka. Abdullah Taufik menjelaskan bahwa APBD Sumsel 2026 mengalami pemotongan hingga Rp2 triliun, yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Kami di Banggar tetap optimis mencari sumber anggaran baru untuk mengamankan gaji P3K. Tinggal pengaturan skema anggarannya,” jelasnya.
*Sekolah, Aspirasi, dan Masa Depan Pendidikan*
Plt Kepala SMAN 8 Palembang, Muhammad Edwar, menyampaikan bahwa sekolahnya saat ini memiliki 1.063 siswa. Ia mengapresiasi kehadiran para legislator yang turun langsung ke sekolah.
“Aspirasi hari ini, termasuk rencana pembangunan dua ruang kelas baru, akan kami tuangkan dalam proposal dan disampaikan melalui Komisi V DPRD Sumsel,” katanya.
Menurut Edwar, sekolah juga terus berupaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Guru-guru bahkan merekam materi pelajaran untuk membantu siswa tunanetra mengikuti pembelajaran.
*Ketika Suara Siswa Menjadi Agenda Politik*
Reses di SMAN 8 Palembang hari itu bukan sekadar agenda rutin. Ia menjadi potret pertemuan antara dunia pendidikan dan ruang politik, antara suara siswa dan keputusan anggaran, antara harapan kecil dan kebijakan besar.
Dari ruang kelas sederhana di Palembang, aspirasi siswa kini melangkah menuju ruang paripurna DPRD Sumsel. Dan di antara suara-suara itu, harapan Andrian tentang sebuah mesin Braille menjadi simbol bahwa pendidikan yang adil dan inklusif masih terus diperjuangkan.
(Bro Adi).
