PALEMBANG, Metromedia.co.id – Gelombang desakan agar isu dugaan penyalahgunaan narkoba yang menyeret nama Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, mendapat perhatian serius terus menguat. Senin (15/6/2026), ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Masyarakat Pemuda Kota Palembang (AMMPKP) mendatangi Gedung DPRD Kota Palembang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menuntut adanya langkah konkret dari lembaga legislatif.
Dalam aksi yang berlangsung di halaman DPRD Kota Palembang tersebut, massa membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada para wakil rakyat. Mereka menilai isu yang telah berkembang di tengah masyarakat tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan karena berpotensi menimbulkan berbagai spekulasi publik.
Koordinator aksi, Sanusi, menegaskan bahwa kedatangan AMMPKP bukan untuk menghakimi siapa pun, melainkan mendorong adanya proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun politik.
“Kami meminta DPRD Kota Palembang mengambil sikap. Jika memang terdapat dugaan yang berkembang di masyarakat, maka harus dibuktikan melalui mekanisme yang sah dan terbuka sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” ujar Sanusi saat menyampaikan orasinya.
Dalam pernyataan sikap yang diserahkan kepada DPRD, AMMPKP meminta lembaga legislatif menggunakan hak angket guna menelusuri dugaan yang berkembang. Mereka juga mendesak agar DPRD memberikan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) apabila di kemudian hari terbukti terdapat indikasi penyalahgunaan narkoba oleh pejabat yang bersangkutan.
Tidak hanya itu, massa juga meminta dilakukan tes urine terhadap seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang sebagai langkah preventif sekaligus bentuk komitmen menciptakan birokrasi yang bersih dari penyalahgunaan narkotika.
AMMPKP turut mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang dianggap perlu, termasuk Wakil Wali Kota Palembang, guna menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di ruang publik.
Menurut Sanusi, pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itu, setiap isu yang berpotensi mengganggu kredibilitas pemerintahan perlu dijawab melalui proses pembuktian yang objektif.
“Pejabat publik harus menjadi teladan. Ketika muncul keraguan di tengah masyarakat, maka perlu ada langkah-langkah yang dapat memberikan kepastian sehingga tidak berkembang menjadi spekulasi liar,” katanya.
Aspirasi yang disampaikan massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Palembang, M. Ali Subri, bersama sejumlah anggota dewan. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Firmansyah Hadi dari Fraksi PKB, Jumono dari Fraksi PKS, serta Umari Supiandi dari Fraksi NasDem.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ali Subri menyatakan DPRD menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan akan menindaklanjuti seluruh aspirasi melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Menurutnya, DPRD Kota Palembang dalam waktu dekat akan menggelar rapat bersama pimpinan dan ketua-ketua fraksi guna membahas tuntutan yang disampaikan AMMPKP sebelum menentukan langkah lanjutan.
“Kami akan membahas seluruh aspirasi yang masuk melalui forum resmi DPRD. Dalam waktu dekat kami akan mengadakan rapat bersama pimpinan dan ketua fraksi untuk menentukan langkah berikutnya,” kata Ali Subri.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan DPRD juga berencana meminta klarifikasi secara langsung kepada Wakil Wali Kota Palembang terkait isu yang saat ini menjadi perhatian publik.
“Kami ingin semuanya berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. DPRD tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, namun di sisi lain aspirasi masyarakat juga harus ditindaklanjuti secara serius agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berkepanjangan,” tegasnya.
AMMPKP berharap seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut dapat memberikan penjelasan secara terbuka dan mengikuti setiap proses yang berlaku. Menurut mereka, transparansi menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palembang.
Hingga aksi berakhir, massa membubarkan diri secara tertib setelah menyerahkan pernyataan sikap kepada DPRD Kota Palembang dan menunggu tindak lanjut dari lembaga legislatif tersebut. (Adi)
