PALEMBANG, Metromedia.co.id — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan bahwa program Desa Bersih Narkoba yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) harus menjadi model bagi seluruh kabupaten/kota di Sumsel. Hal itu disampaikannya saat membuka Workshop “Desa Tangguh Tanpa Narkoba” di Aryaduta Hotel Palembang, Rabu (22/4/2026).
Menurut Deru, pendekatan berbasis desa merupakan strategi paling efektif dalam membangun sistem pencegahan narkoba yang berlapis, mengingat desa adalah lini pemerintahan terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Ini misi yang sangat mulia. Saya minta dijadikan role model. Jika kepala desa hingga RT memahami aspek hukum narkoba, maka pencegahan bisa dimulai dari lingkungan terkecil,” tegasnya.
Ia menekankan tiga pilar utama dalam pemberantasan narkoba di tingkat desa, yakni penguatan pemahaman hukum, nilai keagamaan, serta adat dan budaya lokal. Menurutnya, kearifan lokal harus difungsikan sebagai “tanggul sosial” untuk membendung masuknya narkoba ke dalam kehidupan masyarakat.
Lebih jauh, Deru mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat berkaitan dengan kesiapan generasi muda dalam menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas.
“Kalau generasi muda tidak dibekali akhlak, ilmu, dan lingkungan yang sehat, maka arah pembangunan bangsa bisa terancam,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin Toha Tohet mengungkapkan kondisi serius di wilayahnya, di mana sekitar 5 persen atau sekitar 35 ribu penduduk terindikasi sebagai pengguna narkoba. Angka ini dinilai cukup tinggi dan menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah.
“Ini ironi. Saat angka kemiskinan mulai menurun, penyalahgunaan narkoba justru meningkat. Target kami tahun 2026, angka narkoba turun, kemiskinan juga terus ditekan,” ujarnya.
Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Hisar Siallagan, menekankan pentingnya pendekatan preventif melalui literasi masyarakat desa. Menurutnya, menekan permintaan merupakan kunci utama dalam memutus rantai peredaran narkoba.
“Kalau permintaan tinggi, pemain baru akan terus muncul. Karena itu, desa harus jadi garda terdepan agar masyarakat tidak mau memakai narkoba,” katanya.
Ia juga mengingatkan dampak ekonomi dari penyalahgunaan narkoba, di mana uang masyarakat justru mengalir ke jaringan sindikat internasional. Selain merusak kesehatan fisik dan mental, pengguna narkoba juga berpotensi menjadi beban sosial.
Di sisi lain, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel, Yulian Perdana, mengungkapkan bahwa peredaran narkoba kini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga mulai menyasar daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi namun minim edukasi.
Ia juga menyoroti korelasi antara penggunaan narkoba jenis ekstasi dengan hiburan musik remix di acara masyarakat. Dari 17 kabupaten/kota di Sumsel, baru sembilan daerah yang memiliki peraturan daerah (Perda) terkait pembatasan aktivitas tersebut.
“Kami mendorong daerah lain segera memiliki payung hukum. Ini penting sebagai langkah preventif sebelum narkoba beredar di kegiatan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Muba, Ali Badri, menyampaikan rencana kebijakan tes urine bagi seluruh aparatur desa pada 2026 sebagai langkah deteksi dini.
“Kami khawatir jika tidak diawasi, potensi penyalahgunaan bisa merambah ke pengelolaan dana desa. Sanksinya bisa administratif hingga proses hukum,” tegasnya.
Program ini ditargetkan dapat diterapkan di seluruh desa dan kelurahan di Sumatera Selatan yang berjumlah 3.228 wilayah. Pemerintah berharap, aparat desa memiliki kapasitas untuk mendeteksi dan menangani permasalahan narkoba secara mandiri.
General Manager Sumatera Ekspres, Iwan Irawan, menambahkan bahwa workshop ini merupakan bagian dari gerakan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial.
“Perkembangan narkoba sangat dinamis, termasuk bentuk baru seperti penyalahgunaan vape hingga zat seperti gas tertawa. Karena itu, pembinaan akan terus dilakukan hingga ke desa,” ujarnya.
Camat Sanga Desa, Rusdiwan, turut menyambut positif kegiatan ini dan menyebutnya sebagai langkah edukatif yang penting untuk diterapkan di wilayahnya.
“Saya hadir memenuhi undangan selaku perwakilan kecamatan Sangadesa, dan kami menyambut baik program ini, menurut kami program ini sangat positif dan kami siap mendukung untuk penerapan di wilayah Kecamatan Sangadesa”, terang Rusdiwan selepas acara berlangsung.
Dengan keterlibatan lintas sektor—mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, hingga media—program Desa Bersih Narkoba diharapkan mampu menjadi benteng sosial yang efektif dalam menekan peredaran narkoba serta menciptakan masyarakat Sumsel yang sehat dan produktif. (Adi)
