MetroMedia, Palembang — Kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI ke Griya Kain Tuan Kentang, Palembang, Selasa (2/12/2025), menempatkan isu permodalan bagi pelaku UMKM sebagai fokus utama pengawasan. Anggota Komisi VII DPR RI, Rycko Menoza Sjachroedin Zainal, menegaskan pentingnya konsistensi kebijakan pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Rycko menyoroti masih adanya pelaku UMKM yang diminta menyediakan agunan, padahal pemerintah telah menetapkan fasilitas KUR hingga Rp100 juta tanpa jaminan.
“KUR harus tepat sasaran dan sesuai aturan. Jika kebijakan menetapkan tanpa jaminan, implementasi di lapangan tidak boleh menyimpang,” tegasnya.
Ia juga menekankan agar distribusi KUR tidak tersentralisasi di kota besar atau hanya pada bank Himbara.
“Sebaran informasi dan akses KUR harus menjangkau hingga daerah. Masyarakat tidak boleh dibatasi hanya pada satu bank,” ujarnya.
Selain soal permodalan, Rycko mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Palembang yang dinilai berhasil menyinergikan UMKM dengan potensi pariwisata daerah.
Menurutnya, integrasi ekonomi kreatif dengan sektor strategis akan memperkuat daya saing ekonomi lokal.
“Palembang memiliki modal kuat: bandara internasional, Sungai Musi, hingga sejarah Sriwijaya. Ini keunggulan yang harus dioptimalkan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Rombongan Komisi VII, Evita Nursanty, menilai Griya Kain Tuan Kentang sebagai contoh nyata pelestarian warisan budaya sekaligus penggerak ekonomi kreatif.
“Tradisi menenun adalah identitas. Pengrajin harus mendapat dukungan agar profesi ini tetap berlanjut,” ujar Evita.
Ia juga mengingatkan adanya penurunan minat generasi muda untuk menjadi pengrajin. Karena itu, Komisi VII berencana mendorong program pelatihan dan pendampingan yang dapat menarik regenerasi.
Evita menambahkan, pemerintah pusat diharapkan meningkatkan dukungan promosi bagi produk UMKM melalui pameran nasional dan internasional agar penetrasi pasar semakin luas.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat akses permodalan dan pemasaran UMKM sebagai prioritas pembangunan ekonomi kerakyatan.
(*Hendro)
