Palembang, Metro Media — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menyelimuti Kota Palembang. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kualitas udara di ibu kota Sumatera Selatan mengalami penurunan cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir.
Dosen FISIP UIN Raden Fatah Palembang, Rudianto Widodo, yang akrab disapa Dodo, menilai persoalan kabut asap di Palembang tidak dapat hanya dilihat dari titik kebakaran yang berada di dalam wilayah kota. Menurutnya, posisi geografis Palembang yang berdekatan dengan sejumlah wilayah rawan karhutla membuat kota ini turut menerima dampak asap dari wilayah sekitarnya.
“Palembang jangan hanya dilihat sebagai wilayah yang terdampak asap. Penanganan harus melihat sumber persoalannya, terutama wilayah-wilayah yang menjadi kantong karhutla. Kalau sumber api tidak ditangani secara serius, Palembang akan terus menjadi wilayah yang menerima dampak asap,” jelas Dodo.
Pada 17 September 2026, kualitas udara Palembang sempat mencapai AQI US 425 berdasarkan pemantauan IQAir. Angka tersebut berada dalam kategori berbahaya atau hazardous.
Pada waktu yang sama, data BMKG menunjukkan konsentrasi PM2.5 di Stasiun Musi 2 Palembang pada pukul 04.00 WIB mencapai 681,6 µg/m³. Konsentrasi tersebut kemudian turun menjadi 79,4 µg/m³ pada pukul 15.00 WIB.
BMKG mengaitkan kondisi kabut asap tersebut dengan karhutla di sejumlah wilayah Sumatera Selatan yang kemudian terbawa oleh pergerakan angin menuju Palembang.
Empat Kabupaten Jadi Perhatian
Penanganan karhutla di Sumatera Selatan juga mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah memberikan dukungan anggaran berdasarkan keputusan Presiden Prabowo untuk memperkuat penanganan karhutla di sejumlah wilayah Sumsel.
Dukungan tersebut mencakup Rp30 miliar untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Rp20 miliar untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Rp20 miliar untuk Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Rp15 miliar untuk Kabupaten Ogan Ilir, dan Rp15 miliar untuk Kabupaten Banyuasin.
Menurut Dodo, dukungan anggaran tersebut perlu diterjemahkan menjadi kekuatan operasional yang nyata di lapangan. Penanganan tidak cukup hanya dilakukan ketika api sudah membesar, tetapi harus mencakup pencegahan dan pengendalian sumber kebakaran.
“Bantuan Presiden harus benar-benar diterjemahkan menjadi kekuatan operasional di lapangan. Masyarakat membutuhkan hasil yang terukur, titik api tertangani, asap berkurang, kualitas udara membaik, dan pencegahan kebakaran dapat dilakukan sebelum meluas,” tegasnya.
Palembang Bukan Satu-satunya Sumber Persoalan
Di wilayah Kota Palembang sendiri, sejumlah titik kebakaran juga masih ditemukan. Berdasarkan laporan pada 17 September, terdapat sekitar 9 hingga 14 titik kejadian kebakaran yang tersebar di sejumlah kawasan, antara lain Jakabaring, Sematang Borang, Alang-Alang Lebar dan Sako.
Kawasan Sako sendiri berada dekat dengan wilayah Kabupaten Banyuasin sehingga persoalan karhutla di sekitar Palembang memiliki keterkaitan geografis dengan daerah penyangga.
Dodo menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial berdasarkan batas administrasi masing-masing daerah.
Asap dapat bergerak mengikuti arah angin dan kondisi atmosfer. Karena itu, kebakaran yang terjadi di wilayah sekitar Palembang berpotensi memberikan dampak terhadap kualitas udara di kawasan perkotaan.
“Palembang boleh menjadi kota yang menerima dampak asap, tetapi solusi utamanya harus dilakukan dari hulu. Empat kabupaten penerima bantuan Presiden, yaitu OKI, Muba, Ogan Ilir dan Banyuasin, perlu menjadi bagian penting dari strategi terpadu penanganan karhutla Sumsel. Pada saat yang sama, perlindungan kesehatan masyarakat Palembang harus berjalan bersamaan,” ujar Dodo.
Penanganan Tidak Cukup dengan Pemadaman
Dodo yang juga menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Sumsel tersebut menekankan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menghadapi karhutla.
Menurutnya, setidaknya terdapat tiga langkah yang perlu berjalan secara bersamaan, yakni pemadaman, pencegahan, serta pengendalian sumber kebakaran.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat posko kesehatan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap. Langkah tersebut penting karena perubahan kualitas udara dapat terjadi dalam waktu singkat mengikuti kondisi cuaca dan pergerakan asap.
Data BPBD Sumsel per 16 September 2026 yang diberitakan sebelumnya mencatat sebanyak 2.545 hotspot di wilayah Sumatera Selatan. Kabupaten OKI tercatat sebagai salah satu wilayah dengan jumlah hotspot tinggi.
Sementara itu, sepanjang Januari hingga 15 September 2026 tercatat sekitar 3.037 kejadian karhutla dengan indikasi luas lahan terbakar mencapai 1.926 hektare.
Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Pergerakan Asap Perlu Dibaca Berbasis Data
Kondisi geografis Palembang yang berada di kawasan hilir serta berdekatan dengan jaringan sungai dan perairan membuat kondisi atmosfer dan arah pergerakan massa udara menjadi faktor penting dalam perubahan kualitas udara.
Materi BMKG menunjukkan adanya pergerakan angin di wilayah Sumbagsel dari arah timur, tenggara dan selatan menuju utara atau barat laut dengan kecepatan sekitar 3 hingga 40 kilometer per jam. Peta BMKG juga memperlihatkan sebaran asap di wilayah Sumatera bagian selatan.
Namun, arah pergerakan angin tidak serta-merta dapat digunakan untuk memastikan bahwa asap di Palembang berasal dari satu kabupaten tertentu.
BMKG juga menyampaikan bahwa pihaknya belum memiliki perangkat yang dapat memastikan secara langsung sumber dan jalur setiap asap. Hal ini karena terdapat hotspot di sejumlah wilayah lain, termasuk Jambi dan Riau, yang juga dapat berkontribusi terhadap kondisi atmosfer regional.
Karena itu, Dodo mendorong agar pemerintah mengintegrasikan berbagai sumber data dalam mengambil keputusan penanganan karhutla.
Data dari BMKG, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, pemadam kebakaran, TNI-Polri, masyarakat, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah pusat perlu dipadukan agar langkah pemadaman dan pencegahan dapat dilakukan secara lebih tepat.
“Penanganan karhutla harus berbasis data dan dilakukan secara terpadu. Jangan hanya bergerak setelah api membesar. Pencegahan harus dilakukan sejak titik rawan terdeteksi,” katanya.
Dodo juga mengingatkan agar masyarakat tidak memahami angka AQI 425 sebagai kondisi yang berlangsung sepanjang hari. Nilai indeks kualitas udara dapat berubah dengan cepat tergantung arah angin, aktivitas kebakaran dan kondisi atmosfer.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk terus melakukan pemantauan kualitas udara dan memberikan informasi kepada masyarakat secara berkala.
“Palembang membutuhkan perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus penanganan karhutla dari wilayah sumbernya. Pemadaman, pencegahan, pengawasan dan pelayanan kesehatan harus berjalan bersama,” tutup Dodo.
(red/dodo metromedia)
Editor: Red
