JAKARTA, Metromedia.co.id – BPJS Kesehatan mencatat realisasi penggunaan Dana Bantuan untuk Kecukupan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan sebesar Rp5,1 triliun hingga 23 Oktober 2026. Dana yang bersumber dari pemerintah tersebut digunakan untuk membayar klaim fasilitas kesehatan yang bekerja sama dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dari total bantuan sebesar Rp10 triliun yang diterima pada 14 Oktober 2026, masih terdapat Rp4,9 triliun yang akan dialokasikan untuk pembayaran klaim rumah sakit. Saat ini, klaim tersebut masih menjalani proses verifikasi dan ditargetkan selesai paling lambat pada akhir Oktober 2026.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menegaskan bahwa dana bantuan tersebut secara khusus diperuntukkan bagi pembayaran klaim fasilitas kesehatan. Penggunaannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan hasil verifikasi terhadap setiap pengajuan klaim.
“Dana Bantuan untuk Kecukupan DJS Kesehatan tersebut kami tegaskan hanya untuk pembayaran fasilitas kesehatan. Karena itu, penggunaan dana dilakukan sesuai tujuan penyalurannya dan dicatat secara terpisah dari pencatatan keuangan rutin BPJS Kesehatan,” ujar Rizzky.
Ia menjelaskan, pencatatan secara terpisah dilakukan untuk memastikan aliran dan realisasi penggunaan dana dapat ditelusuri dengan jelas. Mekanisme tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan.
Menurut Rizzky, pembayaran klaim tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui tahapan pemeriksaan. Setiap pengajuan harus terlebih dahulu diverifikasi untuk memastikan kelengkapan dokumen, kesesuaian administrasi, serta pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan.
“Proses verifikasi menjadi bagian penting sebelum klaim dibayarkan karena setiap klaim harus memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk kelengkapan dokumen dan persyaratan administrasi. Dengan proses tersebut, pembayaran dapat dilakukan berdasarkan klaim yang telah memenuhi persyaratan, sekaligus menjaga akuntabilitas pengelolaan dana Program JKN,” jelasnya.
Ketentuan pembayaran klaim rumah sakit tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Berdasarkan ketentuan itu, pembayaran klaim dilakukan paling lambat 15 hari kalender sejak dokumen klaim dinyatakan lengkap. Sepanjang 2025, rata-rata waktu pembayaran klaim rumah sakit oleh BPJS Kesehatan tercatat 13,6 hari kalender.
Selain bantuan tahap pertama, pemerintah juga merencanakan pencairan bantuan lanjutan sebesar Rp10 triliun pada November 2026. Dana tahap kedua ini direncanakan untuk mendukung kebutuhan pembayaran klaim fasilitas kesehatan, dengan pelaksanaan yang tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Rizzky menekankan bahwa kelancaran pembayaran klaim menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Kerja sama BPJS Kesehatan dengan berbagai fasilitas kesehatan memungkinkan peserta memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan medis dan ketentuan program, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga layanan rujukan di rumah sakit.
Dari sisi kepesertaan, jumlah peserta JKN per 1 Oktober 2026 telah melampaui 284,8 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia. Cakupan tersebut didukung jaringan layanan kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah, meliputi 23.873 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.222 rumah sakit, serta 7.234 fasilitas kesehatan penunjang yang terdiri atas apotek, laboratorium, dan optik.
Besarnya jumlah peserta dan luasnya jaringan fasilitas kesehatan membuat pengelolaan pembayaran klaim menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan layanan JKN. Karena itu, BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk menjalankan pembayaran berdasarkan prosedur yang berlaku sekaligus memastikan penggunaan dana bantuan pemerintah sesuai peruntukannya.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan mengimbau peserta untuk memastikan status kepesertaan tetap aktif agar dapat mengakses pelayanan sesuai ketentuan. Pengecekan dapat dilakukan melalui Aplikasi Mobile JKN atau layanan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165.
“Kami mengimbau peserta untuk rutin memastikan status keaktifan kepesertaannya melalui Aplikasi Mobile JKN atau PANDAWA,” tutup Rizzky.
(BroAdi)
