MEDAN, Metromedia.co.id – Kelompok aktivis yang tergabung dalam Lintas 98 Sumatera Utara bersama 98 Resolution Network menyatakan dukungan terhadap sejumlah kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai berbagai agenda pemerintah mulai mengarah pada realisasi cita-cita Reformasi 1998, terutama dalam pemberantasan korupsi, pengelolaan sumber daya alam, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui deklarasi politik bertajuk “Dari Merdeka Bersuara Menuju Pemerataan Kesejahteraan Bersama Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang digelar di Medan, Jumat (26/6/2026).
Deklarasi itu hadir di tengah dinamika politik nasional yang masih diwarnai berbagai kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Namun, Lintas 98 Sumut berpandangan bahwa pemerintah saat ini mulai menunjukkan langkah konkret dalam mewujudkan sejumlah agenda reformasi yang selama ini menjadi harapan masyarakat.
Juru Bicara 98 Resolution Network, Turman Simanjuntak, mengatakan organisasinya memilih menyampaikan pandangan berdasarkan perkembangan yang mereka amati, bukan terjebak dalam polarisasi politik.
“Kami melihat banyak cita-cita Reformasi 1998 yang justru mulai dijalankan pada pemerintahan Presiden Prabowo. Karena itu, kami menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan terhadap berbagai langkah yang berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Meski demikian, Turman menegaskan dukungan tersebut tidak menghilangkan fungsi kritis para aktivis Reformasi.
“Kami tetap menjalankan fungsi pengawasan. Dukungan ini bukan berarti menutup ruang kritik. Kami akan terus memberikan masukan agar kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat,” katanya.
Koordinator kegiatan, Edison Marbun, menilai perjalanan reformasi selama hampir tiga dekade perlu dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, demokrasi politik yang berkembang sejak 1998 belum sepenuhnya diikuti pemerataan ekonomi sehingga manfaat reformasi belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa demokrasi politik harus berjalan seiring dengan demokratisasi ekonomi agar kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud.
“Ketika penguasaan sumber daya alam masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu, maka demokrasi politik belum memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Edison juga mendorong penguatan konsep sosio-demokrasi, yaitu sistem demokrasi yang tidak hanya menjamin kebebasan politik, tetapi juga memastikan distribusi akses ekonomi yang lebih adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
Delapan Sikap Politik Lintas 98 Sumut
Dalam deklarasi tersebut, Lintas 98 Sumut bersama 98 Resolution Network menyampaikan delapan sikap politik sebagai bentuk dukungan sekaligus komitmen pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Mereka mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi, termasuk penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi untuk kepentingan rakyat. Selain itu, mereka juga mendorong penataan sektor sumber daya alam, penertiban kawasan hutan, redistribusi lahan secara transparan, serta pengawasan terhadap semangat efisiensi birokrasi agar tidak disalahgunakan.
Kelompok aktivis tersebut juga mendukung restrukturisasi APBN guna memperkuat berbagai program kerakyatan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan tetap mendorong evaluasi tata kelola program tersebut. Di sisi lain, mereka menegaskan anggaran pendidikan harus tetap meningkat sesuai amanat konstitusi dan tidak boleh dikurangi akibat pelaksanaan program lainnya.
Selain itu, mereka mengajak seluruh elemen bangsa menyampaikan kritik yang konstruktif tanpa menghambat program-program strategis nasional serta mendorong persatuan nasional dalam menghadapi tantangan geopolitik global dengan tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Edison menegaskan bahwa dukungan yang diberikan bukan merupakan cek kosong bagi pemerintah.
“Gerakan Reformasi akan tetap berada pada posisi mengawal jalannya pemerintahan. Kami mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat, tetapi juga akan mengkritisi apabila terdapat penyimpangan, praktik korupsi, maupun penyalahgunaan kekuasaan,” tegasnya.
Pernyataan politik tersebut ditandatangani oleh 24 tokoh Lintas 98 Sumatera Utara, di antaranya Turman Simanjuntak, Ikhyar Harahap, Edison Marbun, Thomas Tarigan, Amru Siregar, Herianto, Nugroho Wicaksono, Victor A. Sinaga, Maruli Samosir, Jonni Silitonga, Charles Butar Butar, Ferdinan Tumanggor, Eky Raub, Indra, Hanafi, Indra Mada Ritonga, Yudhi Ramadhan, Batara Panjaitan, Mara Sakti Siregar, Suria Marlinta Sembiring, Maruli Wils Daryanto, Bendry Sagala, Usman Damanik, serta Indra Novindra.
Melalui deklarasi tersebut, Lintas 98 Sumatera Utara berharap pemerintahan Prabowo-Gibran mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan, memperkuat pemberantasan korupsi, menjaga kedaulatan ekonomi nasional, serta tetap membuka ruang kritik sebagai bagian dari semangat Reformasi 1998. (*Riski)
