PALEMBANG – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Palembang menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan kritik merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara dalam sistem demokrasi Indonesia. Kritik dinilai sebagai bagian penting dari kontrol sosial yang berfungsi mengawal jalannya pemerintahan sekaligus menjadi sarana evaluasi terhadap berbagai kebijakan publik.
Meski demikian, Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan tetap menjunjung tinggi etika, adab, dan nilai-nilai demokrasi yang sehat. Dalam ruang demokrasi yang semakin terbuka, perbedaan pandangan dianggap sebagai hal yang wajar, namun harus disampaikan dengan cara yang konstruktif dan tidak mengabaikan norma-norma yang berlaku.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Palembang, Budi Mulya, SH,. MM. menegaskan bahwa kritik yang disampaikan masyarakat, akademisi, maupun mahasiswa sebaiknya berorientasi pada substansi persoalan dan disertai argumentasi yang kuat serta didukung data yang objektif.
Menurutnya, kritik yang berbasis fakta akan memberikan kontribusi positif bagi proses perbaikan kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Sebaliknya, kritik yang mengarah pada serangan personal, penghinaan, atau pelabelan terhadap individu justru berpotensi mengaburkan esensi persoalan yang ingin disampaikan.
“Kami menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan kritik kepada pemerintah. Namun, kritik seharusnya diarahkan pada kebijakan dan program pemerintah, bukan mengarah pada penghinaan, pelabelan, ataupun serangan terhadap pribadi seseorang,” ujar Budi Mulya.
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra menilai bahwa demokrasi yang berkualitas tidak hanya ditandai oleh kebebasan berbicara, tetapi juga oleh kedewasaan dalam menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, ruang dialog yang santun, argumentatif, dan berbasis data perlu terus dibangun agar kritik yang disampaikan mampu menghasilkan solusi dan perbaikan yang nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, kritik tetap dapat berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang efektif, sekaligus menjadi bagian dari budaya demokrasi yang sehat, beretika, dan berorientasi pada kepentingan publik. (Adi)
